Audiensi Pengadilan Tinggi Jayapura dan POSBAKUMADIN Jayapura

Pengadilan Tinggi Jayapura - Humas. Senin, 11 Agustus 2014 bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Jayapura telah berlangsung pertemuan antara pengurus dan anggota POSBAKUMADIN Jayapura dengan jajaran Pengadilan Tinggi Jayapura berkaitan dengan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pertemuan mana dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Sudiwardono, S.H.,M.Hum.

Pengurus Posbakumadin Jayapura Marajohan Panggabean, S.H., M.H., dalam pertemuan memaparkan permasalahan yang dialami oleh Posbakumadin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2011 jo PP 42 Tahun 2013, mengalamai kendala dimana para Hakim di Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura mewajibkan paralegal yang direkrut oleh Posbakumadin harus bersama dengan Advocat yang disumpah, padahal berdasarkan ketentuan pasal 13  PP 42 Tahun 2013 memungkinkan paralegal menghadap sendiri dengan membawa surat keterangan pendampingan dari Advocat yang menjadi pengurus lembaga pemberi  bantuan hukum.

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dalam menanggapi permasalahan tersebut memaparkan bahwa khusus bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yang implementasinya diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013. Dalam ketentuan pasal 13 (2) PP 42 Tahun 2013 menentukan bahwa dalam hal jumlah Advocat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum (3) dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa  fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advocat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa paralegal yang hadir dipersidangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tidak harus bersama dengan Advocat tetapi cukup ada bukti pendampingan, oleh karena itu tidak harus memenuhi syarat telah disumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advocat, hanya saja bahwa pemberi bantuan hukum dan paralegal yang direkrut memenuhi syarat sebagai diatur dalam ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2011 jo PP 42 Tahun 2013.

Setelah melalui dialog yang berlangsung kurang lebih 1 jam, akhirnya disimpulkan bahwa untuk menghindari adanya perbedaan pelaksanaan ketentuan dimaksud, dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, maka Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dalam waktu dekat akan mengeluarkan petunjuk teknis implemantasi UU Nomor 16 Tahun 2011 dan PP 42 Tahun 2013 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.