img_head
BERITA
Cetak halaman iniPrint

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA MELALUI SARANA VIDEO CALL/KONVERENSI

Jan31

Telah dibaca : 50 Kali


JAYAPURA - Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Setyawan Hartono, SH. MH. didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nyoman Gede Wirya, SH. MH. memimpin telekonferen dengan agenda Pembinaan Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura Kepada Ketua Pengadilan Negeri Se - Provinsi Papua Dan Papua Barat Beserta Jajarannya Melalui Telekonferen dan Pembahasan Kendala/Permasalahan Dalam Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura. Telekonferen yang diikuti oleh Hakim, Pejabat Eselon II, III dan IV atau yang setingkat di lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura serta seluruh Pengadilan Negeri se - wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura dengan menggunakan sarana video call Skype sebagai solusi menembus kendala geografis Papua yang berat, sehingga Pengadilan Tinggi Jayapura berinisiatif membuat terobosan dengan memanfaatkan media Skype untuk melakukan telekonferen dengan Pengadilan Negeri se - Provinsi Papua dan Papua Barat beserta jajarannya. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura menjadwalkan agar telekonferen ini dapat dilakukan secara periodik, sehingga apabila terdapat kendala pada Pengadilan Negeri dapat disampaikan melalui telekonferen ini;

Dalam telekonferen perdana ini terdapat banyak kendala, salah satunya adalah kondisi geografis sehingga Ketua Pengadilan Tinggi memahami hal tersebut, namun jangan pernah menyerah dengan keadaan dan tetap berusaha mengatasi kendala atau kesulitan tersebut sehingga harap KPT dengan berjalannya waktu, kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir sehingga komunikasi melalui media Skype ini dapat berjalan dengan lancar;

Dalam perkembangan jaman saat ini, masih saja banyak stigma yang beranggapan bahwa Sumber Daya Manusia di Timur Indonesia tidak dapat mendukung, berkualitas rendah serta berdisiplin rendah sehingga dijadikan alasan pembenar untuk tidak dapat mendukung/menjalankan kebijakan Mahkamah Agung dalam berbagai bidang, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura beserta seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan stigma tersebut, hal ini dibuktikan dengan 3 Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Negeri Timika dan Pengadilan Negeri Fakfak yang telah mendapatkan sertifikasi Akreditasi dengan predikat “A” Exellent. Faktor yang paling dominan dalam Akreditasi ujar Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura adalah Leadership, sehingga 4 Pilar (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) yang menjadi ujung tombak dapat memanajemen dengan baik satker yang dipimpinnya;

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta agar di Tahun 2018 ini, semua Pengadilan baik Pengadilan Tinggi Maupun Pengadilan Negeri sudah terakreditasi, karena Akreditasi bukan lagi menjadi kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia akan tetapi sudah menjadi kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akreditasi wajib dilakukan bagi semua Kementrian dan Lembaga di Negara Kesatuan Republik Indonesia, inti dari Akreditasi dan Reformasi Birokrasi adalah Pelayanan Publik yang tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi dari aparaturnya (kinerja). Hal yang paling penting dari kinerja Pengadilan adalah penanganan perkara, utamanya dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan seperti telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Tenggang waktu penyelesaian perkara dan waktu administrasi setelah penyelesaian perkara menjadi faktor yang utama, selain itu penanganan perkara yang menempuh upaya hukum serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tidak kalah penting menjadi perhatian dalam pelayan publik. Para aparatur di Pengadilan harus dapat mengoperasikan SIPP sendiri, sehingga jalannya penyelesaian perkara dapat diikuti secara realtime karena sangatlah menentukan kinerja SIPP dan sebagai indikator bahwa sistem berjalan dengan baik di Pengadilan;

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura mengingatkan bahwa hal yang lebih penting adalah bagaimana mewujudkan Integritas Badan Peradilan yaitu dengan menghindarkan pungutan-pungutan tidak resmi dan memperjualbelikan keadilan, karena saat ini Badan Peradilan sudah diberi penghargaan dengan pemberian Tunjangan Hakim yang sudah sangat baik dan Remunerasi yang menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Kementrian Keuangan. “Terima, Syukuri dan Imbangi dengan Kinerja yang Baik dan Amanah”;

Dalam dialog telekonferen tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi melakukan sesi tanya jawab dengan Pengadilan Negeri terkait kesiapan untuk diakreditasi utamanya bagi Pengadilan Negeri belum terakreditasi :

  • Pengadilan Negeri Merauke :

Pengadilan Negeri Merauke telah mempersiapkan diri untuk akreditasi dengan menyelesaikan beberapa dokumen serta menyiapkan data pendukung dan meminta untuk dilakukan Audit pada bulan Maret 2018;

  • Pengadilan Negeri Biak :

Pengadilan Negeri Biak memiliki kendala karena gedung yang belum proto-type, namun Pengadilan Negeri Biak telah pula bersiap diri untuk di Audit pada bulan Maret 2018;

  • Pengadilan Negeri Serui :

Kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Serui adalah kekurangan Sumber Daya Manusia, namun hal tersebut tidak menyurutkan niat dari Pengadilan Negeri Serui untuk menjadi Pengadilan Negeri yang terakreditasi, sehingga Pengadilan Negeri Serui meminta waktu sampai dengan bulan Mei 2018 untuk dilakukan Audit;

  • Pengadilan Negeri Jayapura :

Pengadilan Negeri Jayapura saat ini tengah berbenah dan melakukan terobosan “Pelayanan Satu Pintu” sehingga masih ada beberapa sarana dan prasarana yang harus dibenahi dan memohon waktu. Namun Pengadilan Negeri Jayapura berjanji akan memaksimalkan usahanya untuk dapat segera dilakukan Audit;

  • Pengadilan Negeri Nabire :

Progres dari Pengadilan Negeri Nabire sangat baik dan telah siap untuk dilakukan Audit

  • Pengadilan Negeri Sorong :

Oleh karena terdapat kendala dalam dialog interaktif antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Pengadilan Negeri Sorong baik audio maupun visual, sehingga apa yang menjadi permasalahan di Pengadilan Negeri Sorong tidak dapat diterima dengan baik, sehingga menjadi catatan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura agar dalam dialog interaktif yang akan datang sudah dapat dibenahi dan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar;

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri yang telah mempersiapkan diri untuk mendapatkan Akreditasi, semoga 3 Pengadilan Negeri yang sebelumnya telah mendapatkan Akreditasi memberikan impact bagi Pengadilan Negeri yang belum terakreditasi dan bagi Pengadilan Negeri yang telah siap agar segera mengusulkannya ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Jayapura;

Pada kesempatan itu juga, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berpesan kepada Pengadilan Negeri yang antusias untuk diakreditasi agar memperhatikan beberapa hal, yakni :

  • Menyiapkan Manual Mutu;
  • 4 Pilar harus memahami tugasnya masing-masing, serta;
  • Sarana dan prasarana kantor harus sudah siap;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura juga menyampaikan bahwa pada tanggal 7 Februari 2018, Tim Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengunjungi Pengadilan Negeri Nabire terkait kesiapan Akreditasi dan sekaligus melakukan pengawasan rutin;

Sebelum mengakhiri dialog telekonferen, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berpesan bahwa dialog jarak jauh ini sangatlah penting dilakukan mengingat kondisi geografis Papua yang sangat berat dan dialog telekonferen ini akan dilakukan secara periodik dan diusahakan untuk lebih baik lagi ke depannya dan kepada seluruh aparatur Pengadilan agar tetap membangun dan meningkatkan komitmen untuk mengangkat Papua sejajar dengan daerah lain sehingga dapat melaksanakan/menjalankan kebijakan Mahkamah Agung dalam berbagai bidang.

  • Galeri