img_head
BERITA

RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA DENGAN PIMPINAN PENGADILAN NEGERI SE PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Jan29

Telah dibaca : 43 Kali


JAYAPURA - Bertempat di ruang Pelatihan/Teleconference, Pengadilan Tinggi Jayapura melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan seluruh pimpinan Pengadilan Negeri se Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan Rakor dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Bapak Setyawan Hartono, SH. MH.

Dalam agenda rakor kali ini membahas tentang:

Pertama, Tingkat penyerapan anggaran DIPA tahun anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri yang masih belum maksimal khususnya DIPA 03 (Dirjen Badilum), dimana meyoritas penyerapan anggaran masih dibawah 95%. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khususnya pimpinan pengadilan dalam pelaksanaan anggaran kedepan. Diharapkan pelaksanaan pengelolaan DIPA 03 tahun 2019 dapat dioptimalkan dengan melibatkan bagian kepaniteraan pada masing-masing pengadilan dalam pelaksanaan anggaran dan memberikan kewenangan kepada kepaniteraan untuk mengelola DIPA 03 secara mandiri tentunya dengan tetap melibatkan pejabat pengelola keuangan yang ada dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Kedua, Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di seluruh pengadilan negeri mulai dari pencanangan, pelaksanaan hingga evaluasi secara mandiri.

Ketiga, Melakukan penilaian/evaluasi pelaksanaan Zona Integritas di tiap-tiap pengadilan negeri dan mengirimkan laporan kepada Pengadilan Tinggi Jayapura selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2019 dengan mengacu pada Pedoman Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Keempat, selanjutya Pengadilan Tinggi Jayapura akan melakukan penilaian langsung ke pengadilan negeri dan mengusulkan 1 (satu) pengadilan negeri ke Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negeri yang dianggap telah berhasil melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (as)

  • Galeri