JAYAPURA - Bertempat di ruang sidang M. Soeprapto, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Setyawan Hartono, SH. MH. melantik dan mengambil sumpah jabatan.

• Heru Hanindyo, SH. SE. MH. MM. LLM sebagai Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Manokwari Klas IIB yang baru menggantikan pejabat lama ARIS SINGGIH HARSONO, SH. MH  yang dimutasikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru. KPN Manokwari yang baru sendiri sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.
• Tobias Benggian, SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Klas IIB yang baru menggantikan pejabat lama Heru Hanindyo, SH. SE. MH. MM. LLM yang dimutasikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manokwari . KPN Fakfak yang baru sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak .

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak dan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 20 September 2018 ini dihadiri oleh seluruh jajaran Hakim, Pejabat eselon II, III dan IV serta seluruh aparatur dilingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura serta para undangan dan juga beberapa pejabat dan pegawai dari jajaran Pengadilan Negeri Manokwari dan Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam sambutannya, KPT Jayapura memberikan amanat kepada KPN Manokwari dan KPN Fakfak untuk dapat menjaga dan sedapat mungkin untuk meningkatkan dan membangun kebersamaan dalam bekerja, khususnya dalam pelaksanaan akreditasi di PN Manokwari dan PN Fakfak.

PN Manokwari dan PN Fakfak dibawah pimpinan KPN yang lama telah mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ditjen Badilum dengan predikat akreditasi "A" Untuk PN Manokwari dan predikat akreditasi "A" untuk PN Fakfak, hal ini merupakan tantangan bagi KPN Manokwari  dan KPN Fakfak yang baru untuk dapat mempertahankan ataupun meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi agar dapat meraih predikat akreditasi menjadi "A" (Excelent) dengan kondisi yang serba terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas SDM, anggaran dan sarana prasarana yang ada namun harus tetap mampu memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.