img_head
PEMBINAAN/SOSIALISASI

SOSIALISASI PETUNJUK PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH KPT JAYAPURA

Apr15

Telah dibaca : 349 Kali


JAYAPURA - Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura mensosialisasikan Petunjuk Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh aparatur dilingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura. Sosialisasi yang laksanakan pada hari Rabu, 11 April 2018 ini dihadiri oleh seluruh Hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura.

Sebelum melakukan sosialisasi KPT Jayapura menyampaikan Surat Keputusan tentang penunjukan Tim Pengendali Gratifikasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura. Tugas Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Jayapura adalah melakukan Analisa, Monitoring dan Evaluasi serta Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura terkait adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Tinggi Jayapura dan untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan di Pengadilan Tinggi Jayapura, perlu diatur Penanganan terhadap gratifikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura

Pada kesempatan kali ini pula KPT Jayapura juga mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan Penangan Benturan Kepentingan. Petunjuk pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat/pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Tujuan ditetapkannya pedoman ini, adalah:

  1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
  2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja.
  3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara.
  4. Menegakkan integritas.
  5. Menciptakan Pengadilan Tinggi Jayapura yang bersih dan berwibawa

 

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan responsible.

 

  • Galeri