Sejarah Pembentukan Pengadilan Tinggi Jayapura

 

Pengadilan Tinggi Jayapura  dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 12 Tahun 1965 Tanggal 22 Mei 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1963. Dahulu bernama Pengadilan Tinggi Irian Barat, berkedudukan di Holandia (Jayapura) yang membawahi Pengadilan Negeri di Wilayah Provinsi Irian Barat. Seiring perkembangan waktu, nama Pengadilan Tinggi Irian Barat tersebut terakhir berubah dengan Pengadilan Tinggi Jayapura yang kini meliputi dua Provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam bidang Penyelenggaraan Peradilan di tingkat banding di Provinsi Papua. Sejak berlakunya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka tantangan Penadilan Tinggi Jayapura sangatlah berat.

Lembaga Peradilan sebagai salah satu pilar demokrasi dituntut untuk mengambil peran dalam konteks ini Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI akan mengadakan kebijakan program yang diwujudkan dalam misi dan visi dalam mengemban tugas dan menjawab tantangan beban kerja yang semakin berat. 

Seiring dengan pemekaran Provinsi Papua Barat sesuai Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Provinsi Papua Barat maka Pengadilan Tinggi Jayapura harus segera melakukan Kebijakan Strategis, Peningkatan Kinerja, Pembenahan Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Anggaran maupun Pembangunan Infrastruktur pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengingat secara geografis dan sarana transportasi udara sangat dominan yang mengakibatkan biaya tinggi

Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 17 Kabupaten dan 2 Kota serta 10 Pengadilan Negeri di beberapa Kabupaten / Kota. Adapun Pengadilan Negeri tersebut adalah:

 
Sedangkan kabupaten-kabupaten yang sampai saat ini belum terdapat Pengadilan Negeri adalah:
 
  1. Kabupaten Sarmi
  2. Kabupaten Kaimana
  3. Kabupaten Pegununan Bintang
  4. Kabupaten Yahukimo
  5. Kabupaten Tolikara
  6. Kabupaten Keerom
  7. Kabupaten Paniai
  8. Kabupaten Sorong Selatan
  9. Kabupaten Raja Empat
  10. Kabupaten Teluk Wandama
  11. Kabupaten Waropen
  12. Kabupaten Supiori
  13. Kabupaten Asmat
  14. Kabupaten Boven Digul
  15. Kabupaten Mappi